Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea: Yang paling berat persoalannya di KPPS

DSC08651Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Mulia Banurea

ThePoliticaNews – Kamis, 10/9/2014, 11:20 WIB

Medan – Pemilu Legislatif (Rabu/ 9/4) usai digelar. Di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara berlangsung tanpa persoalan pelik apapun. Disana-sini di sejumlah Tempat Pemungutan Suara di beberapa daerah memang terdapat persoalan; teknis dan prinsip penyelenggaraan. Akan tetapi berhasil dilewati. Tanpa melebar, masalah terselesaikan.

Komisi Pemilihan Umum Sumut sebagai penyelenggara tertinggi di tingkat provinsi bisa dikatakan berhasil dalam kerja kerasnya. Sedini mungkin potensi-potensi persoalan yang terbuka untuk digugat, dijawab. Dengan menggunakan mekanisme formal yang berfungsi sebagai benteng.

Untuk mengetahui lebih jauh seperti apa KPU mempersiapkan lembaga dan seluruh komisionernya menuntaskan proses Pile yang masih menyisakan beberapa tahapan, ThePoliticaNews.Com mewawancarai Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea. Wawancara dilakukan di kantornya, Rabu malam (9/4).

Berikut ini petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap penyelenggaraan Pileg di Sumatera Utara?

Sesuai dengan laporan KPU kabupaten/kota se-Sumatera Utara secara umum berjalan dengan baik. Kenapa, tingkat partisipasi pemilih menurut mereka tercapai seperti apa yang ditargetkan KPU RI, 75%. Namun demikian ada kesalahan yang dilakukan salah satu TPS di Nias Selatan yakni adanya surat suara yang dicoblos sebelum pemungutan suara.

Kita menginstruksikan KPU Nisel supaya melakukan koordinasi dengan Panwas. Rekomendasi Panwas yang harus diikuti KPU Nisel. Panwas merekomendasikan pemungutuan suara ulang di salah satu TPS di Nias Selatan.

Kami sampaikan ke kawan-kawan KPU disana supaya melakukan rapat pleno untuk menjalankan rekomendasi Panwas. Selanjutnya ditetapkan kapan dilakukan pemungutan suara ulang.

Makanya pelaksanaan Pileg di Sumut saya katakan berjalan dengan baik. Saya tadi melakukan peninjauan di daerah pengungsian yang ada di Kabupaten Karo bersama dengan Gubsu dan Pangdam naik helikopter.

Tingkat partisipasi pemilih yang tersebar di beberapa TPS dari 31 TPS di daerah pengungsian, tinggi. Bisa mencapai lebih tinggi dari yang ditetapkan KPU RI.

Di luar partisipasi publik yang sementara ini dikatakan baik, dalam hal kwalitas penyelenggaraan Pileg di 33 kabupaten/kota seperti apa anda menyimpulkannya, apalagi jika dikaitkan dengan pelanggaran yang terjadi seperti pencoblosan surat suara di luar TPS di Nias Selatan?

Berkaitan dengan penyelenggaraan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Tinggal perbedaan di dalam pelaksanaan Peraturan KPU No. 26. Disebutkan bahwa penghitungan suara dimulai dari DPR RI kemudian DPD, DPRD provinsi dan akhirnya DPRD kabupaten/kota.

Oleh penyelenggara mungkin tidak memahami atau kurang sosialisasi oleh PPK sehingga mereka menghitung dari DPRD kabupaten/kota.

Namun demikian kita menginstruksikan kepada KPU kabupaten/kota supaya memonitoring. Kalau didapatkan ada penghitungan suara yang lebih mendahulukan DPRD kabupaten/kota agar dihentikan. Supaya beralih ke DPR RI. Tetapi pada intinya secara keseluruhan berjalan dengan baik.

Bukankah kalau sudah selesai tidak bisa diulangi lagi?

Kalau sudah selesai, kita minta rekomendasi Panwas. Apapun kata Panwas atau PPL di tingkat desa kita instruksikan kepada penyelenggara sampai di tingkat bawah supaya melaksanakan koordinasi dengan PPL. Begitu.

Apa implikasinya jika proses penghitungan sesuai PKPU tidak dilakukan, apakah akan ada penyimpangan yang merugikan peserta pemilu atau caleg?

Kita menjaga kepercayaan publik terhadap aturan ini. Publik kan menduga penyelenggara melakukan manipulasi data terhadap caleg, rendah. Walaupun secara peraturan KPU tentang Putungsura (PKPU No. 26 dan 27), sulit untuk melakukan manipulasi.

Tetapi kita berupaya bagaimana agar supaya masyarakat atau publik percaya, lebih yakin terhadap kwalitas dan kwantitas yang dilakukan penyelenggara. Ini persoalan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan apakah kwalitas penyelenggaraan pemilu di Sumut memuaskan atau masih buruk atau bagaimana?

Kalau secara keseluruhan di 33 kabupaten/kota hanya beberapa TPS saja yang menyalahi. Tetapi secara keseluruhan berjalan baik. Misalkan di Kecamatan Suanggal, disana penghitungan  suara dimulai dari DPD.

Mungkin tuntutan dari para saksi peserta pemilu. Sehingga penyelenggara di KPPS memutuskan “ya sudahlah”. Supaya tidak ribut dipenuhi saja. Tetapi kita menginstruksikan kepada kawan-kawan penyelenggara supaya tetap meminta rekomendasi Panwas atau PPL tadi.

Sementara waktu walau belum semua laporan masuk, kesalahan atau kekurangan-kekurangan seperti apa yang bisa menjadi catatan dari yang paling buruk sampai yang biasa-biasa saja atau masih bisa ditolerir yang sudah disimpulkan KPU Sumut?

Yang terberat; kelalaian dari penyelenggara terhadap surat suara yang bisa tertukar dari dapil yang satu ke dapil lainnya. Tadi sudah diantisipasi kawan-kawan jika seandainya surat suara di satu dapil yang tertukar dengan dapil lain, lakukan koordinasi dengan Panwas agar bisa digeser. Ditukar lagi.

Apakah cara seperti itu sudah dilakukan?

Sudah, misalnya, di Binjai seperti itu. Di Binjai ada pertukaran surat suara, bisa diatasi. Begitu juga di Labuhan Batu induk. Bisa diatasi. Dengan demikian ada rekomendasi Panwas, dibuat berita acara. Bisa diatasi persoalan itu, langsung clear.

Kami sudah mengirim surat supaya ada klasifikasi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan dan dilaporkan ke KPU provinsi. Kami masih menunggu laporan lengkap dari seluruh penyelenggara.

Kalau begitu yang nasih gantung penyelesaiannya hingga kini adalah kasus pencoblosan surat suara di Nias Selatan?

Disana memang sudah dilakukan pencoblosan. Sebanyak 122 surat suara yang sudah dicoblos untuk DPRD kabupaten dari PBB . Itu tidak bisa, harus dilakukan pencoblosan ulang. Maka harus berkordinasi dengan Panwas atau PPL. Alhamdulillah sudah terlaksana.

Rekomendasi PPL dan Panwas yakni pemungutan suara ulang akan dilaksanakan. Akan  dilakukan secepatnya rapat pleno oleh KPU kabupaten untuk menentukan kapan pemilihan ulang dilaksanakan.

Titik lemah sehingga masih banyak bolong-bolong penyelenggaraan pemilu ada dimana? Apakah faktor penyelenggara yang susah mendidiknya atau ada hal spesifik lainnya?

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, itu adalah soal karakter penyelenggara yang paling bawah. Selain itu terkait kompetensi. Mohon maaf Nias Selatan kan kompetensinya kurang baik, terkait kemampuan SDM.

Mulai dari level mana kompetensi npenyelenggara tidak memadai?

Di tingkat KPPS.

Apakah termasuk soal moral juga sehingga terjadi penconblosan di luar TPS?

Itu jadi pelajaran bagi kita dalam melakukan rekrutmen. Selama ini kita tidak bisa mendeteksi perilaku penyelenggara pemilu di jajarn paling bawah. Namun secara keseluruhan kan berjalan dengan baik. Beberapa persoalan kan hanya di beberapa TPS. Di daerah-daerah lainnya bagus, secara keseluruhan bagus.

Hinga rekapitulasi akhir sampai penetapan calon terpilih, persoalan berat apa lagi yang mungkin akan dihadapi apakah terkait PPK, KPU kabupaten/kota dan sebagainya seperti peserta pemilu dan caleg yang menantikan hasil? Apa yang sudah diantisipasi?

Soal rekapitulasi hasil pileg yang paling berat persoalannya di KPPS atau TPS. Kalau di tingkat PPS sudah lebih baik, keyakinan kami begitu. Kita akan menginstruksikan kepada KPU kabupaten/kota supaya benar-benar cermat terhadap tahapan penghitungan suara itu. Dengan melakukan monitoring, dan sebagainya.

Artinya tiga hari ini sangat menentukan?

Iya.

Soal partisipasi publik hingga pemenang yang belum defenitif, apakah ada kekhawatiran terhadap sesuatu hal bagi anda yang bakal memberi label buruk bagi KPU Sumut secara kelembagaan?

Sampai saat ini saya tidak khawatir. Karena C1 yang memiliki hologram, ini nanti akan dilakukan scanning ke KPU RI. Kekhawatiran kesitu tidak ada lagi. Yang paling berat ini di C1. Itu yang jadi dasar, itulah yang di-scan ke KPU RI. C1 yang berhologram sulit untuk dimanipulasi.

Jadi anda yakin target 75% partisipasi publik di Sumatera Utara tercapai?

Saya punya keyakinan kaena memang sudah saya telepon ketua-ketua KPU kabupaten/kota keseluruhannya. Kami para komisioner melakukan monitoring dengan menelepon. Menurut laporan mereka bahkan melebihi maksimal tingkat partisiapsi 75%. Saya haqqul yakin karena menang laporan mereka bagitu.

Dari perjalanan hingga kini apakah ada potensi gugatan baik kepada KPU sumut maupun KPU kabupaten/kota atau penyelenggara di tingkatan lebih rendah?

Kalau menggugat ke MK itu bagian dari proses demokrasi. Secara teknis kita mempunyai keyakinan sudah bagus seluruh yang dilaksanakan teman-teman KPU.

Artinya sebagai pimpinan Anda merasa puas terhadap baiknya penelenggaraan Pileg?

Iya. Bisa dikatakan maksimallah, jangan dikatakan puas. Kalau bicara puas, saya berharap lebih tinggi lagi. Maunya mencapai 95%. Saya merasa puas jika seandainya tidak terjadi kelalaian atau kesilapan berkaitan dengan bertukarnya surat suara itu. Kalau bicara puas, sudah maksimallah.

*****