Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan: Hampir di Semua Tempat Terjadi Pelanggaran

DSC00169Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara Syafrida R Rasahan

ThePoliticaNews – Jumat, 25/4/2014, 14:45 WIB

Medan – Pemilu Legislatif 2014 telah “usai”. Pencoblosan telah berlangsung(9/4). Sejumlah nama yang bakal mengisi lembaga-lembaga perwakilan rakyat sudah dapat diketahui. DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apakah persoalan sudah selesai dan pemilu bisa dikatakan berkwalitas baik?

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumut, Syafrida R Rasahan, tak mau terburu-buru melontarkan kesimpulan.

Ibarat piring kotor yang berserakan selepas pesta, bertumpuk-tumpuk persoalan menghadang pasca pileg. Disana-sini berhadap-hadapan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan para penyelenggara; Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu. Tidak tidak tidak diselesaikan, karena akan ada bencana baru yang lahir jika dibiarkan.

Kepada ThePoliticaNews.Com Syafrida yang dijumpai di sela-sela rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Sumut di Hotel Grand Angkasa Medan (Kamis, 24/4) menjelaskan pantauannya terhadap keburukan-keburukan dalam penyelenggaraan Pileg 2014 di Sumut.

Berikut ini adalah petikan wawancara dengannya.

Bisakah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi diklasifikasikan dalam kategori berat, sedang, ringan atau tidak disengaja?

Ada. Pertama, KPU kabupaten/kota dalam penyajian data terjadi inkonsistensi angka. Itu berpengaruh. Pada rekapitulasi di tiap tingkatan tidak konsisten datanya. Itu termasuk pelanggaran berat kalau menurut kami.

Kedua, apakah ini penggelembungan atau tidak, perlu dikaji lagi. Terkait dengan bertambahnya jumlah suara sah di beberapa kabupaten/kota. Terutama untuk pertambahan di partai politik. Nggak tahu datangnya dari mana tahu-tahu sudah bertambah. Ada yang 400 bertambah, itu bukan angka yang kecil.

Ketiga, ternyata banyak juga kabupaten/kota yang tidak mau melaksanakan rekomendasi Panwas. Itu yang paling parah. Panwas itu bekerja bukan dalam semangat untuk memperlama proses. Tetapi memperlancar proses supaya terang benderang semua persoalan di bawah.

Itu paling banyak laporannya. Dalam tiga hari ini (rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Sumut, 22-24/4) ada beberapa kabupaten/kota yang kita pending rekapnya karena persoalannya tidak duduk. Itu semua terjadi karena ketidakkonsistenan data.

Masak ada yang lebih besar jumlah pemilih tambahan dibanding DPK yang jelas-jelas memang terdapat di data. Kita tidak tau dari mana datangnya.

Itulah yang menurut kami pelangagran-pelanggaran dalam kwalifikasi berat.

Terkesan antara KPU dengan Panwas ada ketegangan dalam relasinya, tidak memilikii perspektif yang sama yakni untuk menciptakan pemilu yang berkwalitas. Kenapa begitu?

Benar..benar. itu terjadi di beberapa daerah. Tidak keseluruhan, ada beberapa daerah yang bagus hubungannya.

Ada juga di beberapa daerah KPU tidak mau mendengarkan rekomendasi Panwas. Seolah-olah panwas menghambat, perspektif ini yang seharusnya diubah. Tidak merasa terbantu. Sementara kalau kita lihat KPU Sumut ketika kita sampaikan mereka mau mengakomodir.

Apakah persoalan atau pelanggaran-pelanggaran kategori berat itu akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan?

Kita minta dibuat berita acara. Sehingga perbaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar di paraf saksi, mereka perbaiki, mereka print, mereka paraf. Bukan sekedar itu. Kita akan minta pertanggungjawaban hukum juga sama mereka.

Kami bukan tukang stempel bahwa kerja mereka sudah clear. Clear itu datanya ada, kenapa berubah, dari mana asalnya, siapa yang mengubah, kita harus tahu.

Apakah pelanggaran-pelanggaran berat itu terjadi di semua kabupaten/kota?

Hampir semua. Saya lihat yang clear itu Asahan, Labuhan Batu. Meskipun ada catatan, mereka menghitung Edison Sianturi. Mereka mengatakan tidak mendapatkan informasi dari KPU Sumut. Saya bilang anda baca koran tidak? Di media diangkat kok soal didiskwalifikasinya caleg DPD itu.

Soal penyajian data secara umum Asahan bagus. Pakpak bagus. Labusel berantakan.

Persoalannya dimana; apakah sistem yang tidak tepat, soal teknis, kompetensi teman-teman KPU atau bagaimana?

Yang pertama, mereka tidak teliti. Kalau sistem kan tidak terlalu rumit program XL-nya. Tinggal input saja. Itu kan persoalan ketelitian. Kemudian mungkin ada kesengajaan melakukan itu. Mereka cuma melihat angka ujungnya sama, tidak melihat isi dalamnya. Mereka pikir tidak akan terbaca di provinsi. Ternyata terbaca, satu angka saja bergeser kita tahu.

Selain kwalitas pemilu akan tercemari, apakah ada implikasi-implikasi lain seperti kemarahan peserta pemilu seandainya tidak clear dibenahi?

Pastilah ya, pasti akan memunculkan kekhawatiran atau ketidakpercayaan kepada penyelenggabenarnya bagaimana dengan data yang kita miliki bisa menjelaskan kepada publik. Terutama kepada peserta pemilu. Kalau itu bisa dijelaskan; bahwa itu misalnya karena human error.

Bagaimana dengan pelanggaran lainnya seperti yang dilakukan petugas KPPS, apakah itu juga masuk dalam kwalifikasi serius untuk ditangani?

O jelas. Paling banyak data kan memang di bawah. Tingkat kabupaten kan tinggal menerima hasil. Pertarungan yang sebenarnya kan ada di bawah. Di PPS dan PPK, itulah hasil analisa kita. Makanya kita bilang sama panwas harus ada urutan kejadian. Kenapa di kelurahan bisa berubah, kenapa di kecamatan data yang dari desa berubah?

Apakah ditukangi di kelurahan. Ini kan harus bisa diungkap? Karena tidak mungkin tiba-tiba berubah di tingkat kabupaten kalau tidak dari bawah. Kita minta itu diusut tegas. Di tingkat PPK, PPS atau bahkan KPPS yang bermain.

Ada beberapa KPPS yang sedang kita proses. PPK juga ada. Di Labura, PPK. Paluta juga. Diproses pidana. Merubah berita acara kan pidana. Tapi belum ada yang putus. Hasilnya mungkin bulan lima nanti baru kelihatan.

Sayangnya proses rekapitulasi sudah selesai?

Iya. Apa boleh buatlah, kan KPU juga menyusun jadwal pendek-pendek.

Jadinya seperti tidak menghasilkan proses pembelajaran…

Iya. Memang iya. Harusnya kalau bisa disidang di tempat, diputuskan di tempat, dan dieksekusi di tempat. Tapi UU kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan UU.

Kalau disederhanakan berbagai macam persoalan yang terjadi, apa sebenarnya yang menjadi pokok masalah khususnya di sisi penyelenggara?

Kami belum menganalisanya. Kami sebenarnya akan bikin assesmen baik terhadap panwas atau KPU. Tidak bisa dalam waktu dekat.

Maksudnya kalau yang terlihat oleh mata, tanpa analisa…

Tidak bisa. Harus pakai parameter. Kita harus mempelajari, mengelompokkan dari tiap kabupaten/kota berapa persen kesalahan di tingkat KPPS, di tingkat PPS, di tingkat PPK. Begitu juga di tingkat kami; PPL, Panwascam, Panwas kabupaten, itu kan harus kami kelompokkan dulu.

Kasat mata memang banyak persoalan tetapi tidak bisa dibilang ini kesalahan si A. atau si B. Sebab secara umum rata-rata bermasalah.

Jadi belum bisa diidentifikasi dimana letak persoalan terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu?

Sementara ini human error. Tapi kan kita tidak bisa bilang human error itu tidak ada penyebabnya. Bisa karena capek, ngantuk atau tidak mengerti.

Overall bagaimana anda menilai penyelenggaraan pemilu dengan segela plus minusnya?

Kalau dari segi perencanaan sudah jauh lebih baik. Tapi dari segi pelaksanaan memang ada beberapa hal yang kita lihat mengandung kelemahan. Mungkin karena pergantian teman-teman KPU (komisioner) sangat pendek waktunya bagi mereka untuk bertugas. Sedangkan PPK dan PPS sudah lama dibentuk.

Jadi pemahaman KPU kabupaten/kota terhadap tugas dan tanggung jawab mereka memang banyak yang bolong-bolong. Contoh; mereka harus memastikan KPPS memberikan salinan C1 kepada saksi dan kepada PPL, itu kan banyak yang bolong. Setelah dikejar-kejar mereka kemudian baru ngasi. Padahal itu sudah kewajiban di UU dan ada sanksi pidananya.

Persoalan sosialisasi KPU sangat minim. Terkait dengan caleg yang diskwalifikasi diantaranya. Coblos partai dan coblos caleg, suara untuk caleg, itu juga tidak tersosialisasi dengan baik. Sehingga menimbulkan banyak anggapan bahwa KPU tidak benar. 

*****