Seribuan Mahasiswa Unika St Thomas Medan Ditipu Pengelola Kampus

_DSC6503Seratusan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merasa ditipu pihak rektorat Universitas Katolik Santo Thomas Medan melakukan unjukrasa ke DPRD Sumatera Utara, Rabu (4/6). Unjukrasa berlangsung akibat status FKIP yang sejak 2010 sampai sekarang ternyata belum terdaftar.

ThePoliticaNews – Rabu, 4/6/2014, 22:45 WIB

Medan – “Malang”betul nasib sekitar 1000 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Bukannya dididik sebaik mungkin agar menjadi generasi handal yang siap membangun bangsa, oleh pihak manajemen kampusnya mereka malah ditipu.

Penipuan berbentuk status bodong yang disandang FKIP. Ternyata sampai saat ini fakultas yang menghasilkan para guru tersebut belum terdaftar di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Dengan kata lain “liar”.

Itulah yang membuat para mahasiswa “mengamuk”. Siang tadi (Rabu, 4/6), mereka berdemonstrasi. Berjumlah kurang lebih seratus orang dan mengenakan jaket almamater, berturut-turut mereka mendatangi kantor Kopertis dan DPRD Sumatera Utara.

Menurut koordinator aksi, Maruli Manurung menjawab ThePoliticaNews.Com, diketahuinya FKIP tidak memiliki status defenitif alias tak terdaftar setelah sebanyak kira-kira 60 orang mahasiswa akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Mereka mempertanyakan ke pihak rektorat. Dari sana jawaban diperoleh, fakultas mereka memang belum terdaftar.

“Akan tetapi oleh Rektor Unika, Ironius Simorangkir, kami diminta tenang saja. Katanya semua aman,” kata Maruli yang dihubungi melalui sambungan telepon seluler.

Tak hanya rektor, Maruli menyebutkan sikap pejabat-pejabat tinggi kampus lainnya mensikapi pertanyaan mahasiswa juga senada. Akhirnya mahasiswa protes.

Sayangnya, kata Maruli, ketika bertemu dengan Koordinator Kopertis mereka justru mendapatkan tawaran solusi yang tidak memuaskan. Mahasiswa disarankan untuk melakukan transfer alias pindah ke perguruan tinggi lainnya.

“Tak mungkin pindah, paling tidak kami ketinggalan dua semester kalau melakukan itu,” kata Maruli.

Selanjutnya pada unjukrasa yang dilakukan di DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, terpaksa yang menerima pengaduan mahasiswa adalah Oloan Simbolon dari Komisi A.

Dari segi hubungan kerja dengan pemerintah, yang seharusnya menanggapi pengaduan tersebut adalah Komisi E. Akan tetapi karena semua anggota komis tersebut tengah berada di luar kota, terpaksa yang menerima adalah anggota dari komisi berbeda.

Karena merasa tidak berwenang, Maruli menjelaskan Oloan hanya berjanji akan meneruskan pengaduan mahasiswa tersebut ke anggota dewan dari Komisi E.

“Kami betul-betul merasa ditipu pihak pengelola kampus. Sejak tahun 2010 ketika FKIP pertama kali dibuka, disitulah awalnya kami ditipu,” kata Maruli.

Maruli menyebutkan terbuka kemungkinan kasus penipuan oleh pejabat-pejabat Unika terhadap mahasiswa tersebut diadukan ke pihak kepolisian. Atau juga kepada Uskup. Namun mereka harus menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan  DPRD Sumut.

*****