Siapa Bilang Formulir C1 Plano Tak Bisa Ditukang-tukangi?

DSC00024Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Rahmat Kartolo (kiri), mempertunjukkan formulir DA1 plano saat terjadinya keberatan peserta pileg di acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg 2014 di Medan beberpa waktu lalu.

ThePoliticaNews – Sabtu, 7/6/2014, 01:50 WIB

Medan – Ini cerita salah seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang pada pelaksanaan Pileg 9 April lalu bertugas di Tempat Pemungutan Suara di salah satu kabupaten di Sumatera Utara.

Sebagai Ketua KPPS dia (sebut saja namanya PR) mengaku bahwa pekerjaannya bersama timnya terbilang paling cepat dalam menyelesaikan seluruh tahapan pemungutan suara hingga penghitungan berakhir.

Bila KPPS lainnya ada yang baru rampung menghitung dan merekap kala matahari menjelang terbit, PR sukses menyelesaikan sekitar pukul 22.00 WIB.

Meski mengaku sebelumnya tak pernah menjadi penyelenggara pemilu, PR mampu mengorganisir seluruh pekerjaan di TPS agar tidak carut marut.

Soal kejanggalan atau kecurangan saat pemungutan suara yang dilakukan oleh penyelenggara dikatakannya hal itu terjadi di depan hidungnya. Salah satu yang diketahuinya secara persis adalah menukang-tukangi formulir C1 plano.

Mendengar formulir C1 plano ditukang-tukangi, tentu menimbulkan pertanyaan “Kok Bisa?”. Sebab kalau formulir yang kerap dianggap sebagai yang paling benar itu saja sudah dimanipulasi, lalu apa lagi yang bisa dijadikan sebagai pembanding manakala terjadi silang sengketa antar peserta pemilu?

“Itulah yang memang terjadi. Formulir C1 plano di desa tempat saya bertugas sebagai KPPS oleh petugas Panitia Pemilihan Setempat direkayasa,” kata PR menjelaskan kepada ThePoliticaNews.Com, Jumat (7/6).

PR menyebutkan khususnya formulir C1 plano untuk caleg DPR RI yang dengan mudah dapat “dikerjai”. Sebab pengawasan oleh saksi parpol atau Panitia Pengawas sekalipun tidak akan semelekat caleg DPRD kabupaten/kota atau DPRD provinsi.

Oleh petugas PPS formulir C1 plano pemilihan DPR RI yang diterima dari KPPS dengan mudah bisa diubah catatan perolehan suara di dalamnya sesuai dengan permintaan caleg yang berhasrat menang. “Sim Sala Bim”, perolehan suara di planopun berubah.

“Saya katakan begitu karena petugas PPS yang melakukan kecurangan itu saya kenal. Tanda tangan saya dipalsukannya,” kata PR.

Kalau sudah begini, apa lagi yang bisa kita percaya untuk menjelaskan kebenaran saat terjadi sengketa pemilu?

*****