Pengamat Politik Politica Institute, Saurlin Siagian: Kalau KPU Sumut Punya Rasa Malu Harusnya Mereka Mundur

DSC01235Saurlin Siagian

ThePoliticaNews – Jumat, 27/6/2014, 14:10 WIB

Medan – Dahsyat! Delapan penyelenggara pemilu di Sumatera Utara diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Enam dari Komisi Pemilihan Umum, dua lainnya dari Panitia Pengawas Pemilu. Yang dari KPU, empat diantaranya adalah komisioner KPU Nias Selatan dan masing-masing satu orang dari Medan serta Tapanuli Tengah.

Entahlah apakah jumlah itu akan bertambah. Sebab setidaknya saat ini di DKPP masih ada satu kasus tuduhan pelanggaran kode etik yang melibatkan KPU Simalungun yang tengah disidangkan. KPU Sumut termasuk yang juga diadukan. Tak lama lagi keputusannya bakal ditetapkan.

Tentu saja DKPP tak sembarangan menetapkan keputusan. Orang-orang yang ada di dalamnya merupakan figur yang sangat berintegritas serta memahami dengan benar bagaimana seharusnya menjadi penyelenggara pemilu yang baik.

Selain Jimly Asshiddiqie (ketua) yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, di dalam DKPP terdapat penyelenggara dan mantan penyelenggara pemilu. Agak mustahil kalau mereka keliru dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang diadukan melanggar kode etik.

Demikianlah halnya dengan para komisioner KPU dari Sumut yang dipecat. Tuduhan melakukan kecurangan dari masing-masing pengadu pada Pileg 9 April lalu menyebabkan mereka diseret ke DKPP.

Bagi warga Sumut pastilah merupakan satu keprihatinan menyaksikan event yang dimaksudkan guna perwujudan demokrasi dinodai oleh orang-orang yang diberi mandat menjadi penyelengaranya. Sangat mengecewakan. Disaat harapan bahwa sistem yang diyakini akan membawa bangsa terhadap keadilan dan kemakmuran ingin diperbaiki terus-menerus, pada waktu yang sama ada yang “merampok”-nya.

Pengamat politik muda dari “Politica Institute” yakni Saurlin Siagian adalah salah seorang yang merasa sangat kecewa terhadap “perampokan” demokrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu di Sumut.

Meski sebenarnya dia tak terlalu terkejut bahwa “petaka” demokrasi itu bakal terjadi, sebab menurutnya telah berlangsung proses yang “sakit” saat perekrutan komisoner berlangsung, penyesalan mendalam tak bisa disembunyikannya.

Kepada ThePoliticaNews.Com yang mewawancarainya di kediamannya, ayah satu anak yang merupakan penyandang titel master dari Erasmus University Rotterdam (Belanda) ini menyampaikan analisisnya terkait penyebab carut-marutnya penyelenggara pemilu di Sumut. Berikut petikannya.

Menurut anda kenapa kondisi penyelenggara pemilu di Sumut begitu memprihatinkan?

Kan dulu sudah bisa kita prediksi seperti apa KPU Sumut yang akan terpilih. Kenapa hasilnya berbeda dari yang diprediksi; karena proses seleksinya sudah “cacat”. Kalau proses seleksi “cacat”, proses psikotest-nya juga “cacat”, maka menghasilkan orang-orang “cacat”.

Ada korelasinya secara langsung?

Iya. Saya pikir begini, DKPP memecat 8 orang penyelenggara pemilu di Sumut. Ini persoalan mujur tidak mujur. Yang delapan ini sedang tidak mujur. Semuanya (penyelenggara) berkasus tetapi tidak dilaporkan. Yang delapan dilaporkan. Berarti kan masalah sistem. Sistemik.

Kalau seorang PPK bekerja, dia tidak mungkin memanipulasi itu karena keinginannya. Itu ada perintah. Artinya tidak ada PPK yang melakukan manipulasi secara sendirian. Ini kerjaan sistem. KPU provinsi harus bertanggungjawab dengan sistem ini.

Lalu apa artinya keputusan DKPP yang memecat sejumlah komisioner KPU kabupaten/kota itu?

DKPP memecat komisioner. Mereka itu kan pejabat negara. Bagaimana ceritanya pejabat negara diangkat dan dipecat seperti kacang goreng.

Pelantikan mereka kan pelantikan pejabat negara, perekrutannya juga perekrutan pejabat negara. Mereka bukan PNS rendahan. Mereka itu pejabat, diangkat dan dipecat begitu rupa. Saya kira ini emergency politik pemilu. Khususnya di Sumatera Utara.

Kalau kita cek semua di Indonesia, di Papua sedikit yang dipecat. Di Mentawai ada beberapa. Sumut yang paling ngeri pemecatannya.

Secara umum apa yang menyebabkan situasi memprihatinkan itu terjadi?

Proses politik ini memang didesain sedemikian rupa supaya kecurangan bisa berjalan dengan mulus. Dari sono-sononya begitu. Sistem pemilu tidak me-require orang yang bersih dan baik untuk terpilih. Tetapi siapa yang punya uang. Begitu masih sistem secara nasional bekerja. Yang terjadi saat ini turunannya.

Kaitannya ke penyelanggara apakah itu juga turunan dari sistem tersebut?

Saya kira iya. Tetapi selalu saja ada upaya untuk merekrut orang-orang yang baik. Misalnya dengan proses psikotest yang baik. Tetapi psikotest yang ada sekarang ternyata tidak menghasilkan orang-orang yang secara psikologis sehat.

Kenapa semua penyelenggara pemilu sekarang secara psikologis tidak sehat? Itu artinya rekrutmen dari test psikologis juga tidak sehat. Sehat tidaknya itu diukur dari apakah seseorang itu masih memikirkan penyelewengan, korupsi, manipulasi suara. Kenapa ini semua terjadi, menurut saya secara psikologis mereka semua bermasalah dengan dirinya sendiri.

Menilik kasus di KPU Medan dimana satu komisioner dipecat dan empat lainnya dijatuhi sanksi peringatan keras. Apakah itu berarti yang empat orang hasil psikotest-nya lebih daik dari yang dipecat?

Saya kira ini mujur saja. Yang lainnya mujur saja. Saya memandang fenomenanya sama. Yang dipecat itu tidak beruntung, yang lainnya mujur.

Artinya kesalahan yang sama dalam bentuk berbeda dilakukan juga oleh yang lainnya tetapi tidak ketahuan?

Ya. Tidak ketahuan dan tidak dilaporkan sebagaimana yang dipecat sekarang. Tetapi yang lainnya menurut saya mujur. Kalau dibongkar kurang lebih sama “dosa”-nya.

Artinya kalau ada yang mengadukan mereka juga akan dipecat?

Saya kira iya, akan bernasib sama. Seperti yang saya bilang tadi, benarkah seorang PPK bertindak sendiri? Hampir tidak mungkin. Kalau dia bertindak sendiri akan dipecat oleh KPU. Either KPU kabupaten atau provinsi.

Padahal tuduhan selama ini selalu mengarah pada PPK memainkan suara dimana-mana. Mana ada mereka memainkan. Puluhan ribu suara bisa bergeser dari yang satu ke yang lainnya. Itu tidak mungkin kerjaan PPK tetapi kerjaan sebuah sistem besar. yang saling menjaga. Bagaimana mungkin itu dikerjakan secara individual. KPU Sumut harus mengevaluasi diri dengan kondisi ini.

Evaluasi seperti apa yang harus mereka lakukan?

Evalausi yang saya maksud adalah KPU tidak responsif kalau ada masalah. KPU mengangkat orang-orang yang tidak punya kapabilitas. Yang akhirnya dipecat dan diganti begitu cepat. Mereka mengangkat dan kemudian dipecati oleh DKPP.

DKPP sebenarnya mau membilang begini, “Kalian sudah salah. Kami pecat yang kalian angkat.” Artinya mereka harus (sempat terdiam beberapa saat)…mengundurkan diri.

KPU Sumut maksudnya?

Iya. Kalau mereka punya rasa mau harusnya mereka mundur. Kalau mereka tidak memiliki rasa malu, ya disitu terus. Cari makan.

KPU Sumut harus legowo karena apa yang mereka putuskan dianulir. Apa yang mereka angkat ternyata dipecat oleh DKPP. Sebenarnya DKPP mau bilang kamu tidak becus mengangkat orang-orang. Kamu mengangkat orang-orang yang punya masalah secara psikologis, punya masalah secara kapasitas, tidak bisa melakukan apapun, tidak tahu UU, dan korup.

Akan tetapi KPU Sumut diam saja, tidak bilang apapun sebagai rasa bersalah. Kenapa Banurea (Mulia Banurea, Ketua KPU Sumut) tidak minta maaf ke publik. Sebagai ketua dia harus minta maaf. Mereka angkat orang dan kemudian dipecat tetapi diam saja. Dimana pertanggungajwaban public mereka.

Kalau berharap secara sukarela mundur itu hal yang mustahil. Pada saat yang sama kontrol publik nyaris tidak ada…

Iya betul. Keprihatinan kita disitu. Itu keprihatinan kita juga, kontrol publik sangat lemah. Karena akademisi juga sudah semua partisan sekarang. Yang kita anggap akademisi kritis sudah berubah menjadi partisan.

Keputusan pemberhentian oleh DKPP terhadap KPU Medan, Tapteng, dan Nisel, serta Ketua Panwas Tapteng dan Medan, apakah itu akan efektif memberi efek jera?  

Pesimislah. Tidak bisa. Itu tidak akan memecahkan persoalan.

Kalau mundur ke belakang meninjau timsel apakah untuk KPU Sumut atau Bawaslu Sumut, seperti apa tanggung jawab mereka bisa dituntut?

Saya setuju bahwa mereka (timsel) termasuk dari bagian yang turut bersalah. Dengan lahirnya pejabat-pejabat seperti yang kita lihat sekarang; diangkat dan dipecat, kita menduga juga ada transaksi yang luar biasa besar saat itu. Artinya, kenapa mereka tidak merekrut orang yang berkwalitas? Apa alasan buat dia merekrut orang yang tidak berkwalitas? Kenapa dia tidak merekrut orang yang berkwalitas?

Andai kita minta pertanggungajawaban timsel kira-kira seperti apa bentuknya, mereka kan sudah lepas tanggung jawabnya secara hukum atau yang lainnya?

Saya tidak mau bicara hukum. Seharusnya social punishment, mereka tidak bisa dilibatkan lagi dalam urusan-urusan yang membawa dampak kepada masyarakat luas.

Kalau kita memilih seorang komisioner itu berarti kita sedang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak. Kalau yang terepilih latar belakangnya korup; pernah melakukan korupsi atau menipu, atau memiliki psikologi yang rusak, ini kan akan membunuh ribuan orang manusia selama lima tahun.

Artinya mereka di-blacklist?

Iya. Saya kira ini bagian dari dosa mereka.

*****