Sekretaris Keluarga Besar Supir/Pemilik MPU (KESPER) Sumut Israel Situmeang: Gatot Tidak Siap Dipimpin Jokowi

DSC01773Sekretaris Keluarga Besar Supir/Pemilik MPU (KESPER) Sumatera Utara Israel Situmeang.

ThePoliticaNews – Senin, 28/7/2014, 14:10 WIB

Medan – Terasa sulit memahami kebijakan “aneh” yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang mempersilakan pegawai negeri sipil di jajaran Pemprovsu menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.

Sebab di saat yang bersamaan kepala-kepala daerah lainnya seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) justru melarang anak buahnya memakai kenderaan dengan tanda mobil (plat) berwarna merah tersebut.

Apakah Ahok dan Risma gagah-gagahan? Tak sulit mengukur dan menemukan jawabannya.

Kepada ThePoliticaNews.Com Sekretaris Keluarga Besar Supir/Pemilik MPU (KESPER) Sumut Israel Situmeang menjelaskan dengan hitung-hitungan sederhana.

Sebagai “partisipan” dari Bakortip yang dipimpin Sekretaris Daerah Nurdin Lubis sebagai Ketua dan Kasatlantas Polda Sumut sebagai Sekretaris, KESPER ikut dalam pembahasan tentang kenaikan tarif angkutan kota. Di dalamnya juga terdapat akademisi, pengamat transportasi, dan organisasi perusahaan angkutan.

Ada komponen perhitungan kenaikan tarif yang menyebutkan untuk setiap jarak 1m kenderaan bergerak, maka akan terjadi penyusutan atau keausan lifetime yang jika dikonversi nilainya Rp 125. Semua jenis kenderaan; baik pribadi maupun angkutan umum akan mengalami hal serupa.

Artinya mobil dinas yang dipakai mudik akan mengalami kenyataan yang sama. Berapa nilai penyusutan lifetime yang ditimbulkannya tinggal mengalikan saja; tergantung jarak tempuh yang dijalani selama liburan mudik yang disebut selama 9 hari (27/7-3/8).

Biaya penyusutan itu akan dibebankan pembayarannya kepada APBD yang notabene merupakan kumpulan keringat rakyat Sumut. Dengan logika semacam itu sangat masuk akal kalau Ahok dan Risma melarang anak buahnya menggunakan mobil dinas diluar keperluan seharusnya. Rakyat yang besusah-susah kok para pejabat seenaknya “berfoya-foya”.

Lebih jauh tentang “sikap aneh” Gatot Pujo Nugroho, berikut ini petikan wawancara dengan Israel Situmeang yang berlangsung Sabtu (26/7).

Apa tanggapan Anda terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara yang mempersilakan PNS di jajaran Pemprovsu menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik?

Kami sangat menyesalkan pernyataan Gubsu memperbolehkan asset negara atau asset rakyat dipergunakan Kepala Biro atau Kepala Dinas untuk keperluan mudik yakni mobil berplat merah. Ini sangat merugikan rakyat ditinjau dari segi keausan mobil.

Sekembali dari lebaran pasti banyak yang rusak dan itu menjadi kerugian negara. Karena akan memakai uang negara untuk perawatannya kembali.

Seharusnya Gubernur tidak memperbolehkan hal itu. Karena bagaimanapun juga kan ada gudang Pemprovsu untuk menyimpan mobil-mobil itu dan diparkir disana. Disana ada security dan Satpol PP mengawasi.

Jadi tidak beralasan Gubernur mengatakan nanti mobil-mobil tersebut akan hilang. Nanti rusak mesinnya karena tidak dihidupkan. Itu alasan klasik untuk mengambil hati para Kadis atau Kabiro yang memakai mobil itu.

Untuk keperluan apa dia mengambil hati?

Untuk memuluskan rencana Pemprovsu agar mereka semua ABS “Asal Bapak Senang”. Untuk kelangsungan dia nanti menjadi Gubernur hingga akhir masa jabatan. Begitu juga halnya dengan DPRD Sumut. DPRD kan juga diperbolehkan memakai mobil dinas.

Kalau begitu cukup memprihatinkan kerugian yang diakibatkan kebijakan itu ya?

Itu jelas. Seratus persen ada kerugian negara disana. Sesuai kajian kita setiap kali penentuan tarif angkutan umum, di dalam kajian itu jelas dikatakan terdapat Rp 125/m untuk perawatan angkutan armada yang bergerak. Apapun itu jenis mobilnya. Baik mobil pribadi maupun angkutan umum. Nilai keausan yang ditimbulkan apabila bergerak kalau dikonversi Rp 125/m.

Jadi tinggal mengalikan saja berapa nilai kerugian totalnya…

Tinggal mengalikan seberapa jauh jarak tempuhnya. Contohnya, Kadis berangkat ke Sipiongot atau ke Siantar atau ke kampung halamannya. Hitung saja pulang pergi. Kali Rp 125/m, berapa banyak mobil dinas yang dipakai? Bisa mencapai Rp 20 miliar negara dirugikan.

Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, siapa saja bisa menghitungnya…

Bisa. Anak SD saja bisa menghitung, sudah ada acuannya yakni Rp 125/m.

Selain agar para Kepala Dinas dan Kapala Biro menjadi “ABS”, apakah Anda melihat ada alasan lain sehingga Gatot menetapkan kebijakan yang terkesan aneh itu?

Kalau saya berpikir bagaimana kepala daerah di luar Sumut seperti DKI Jakarta dan Surabaya melarang  bawahannya memakai mobil dinas, harusnya ada budaya malu Pak Gubernur (Gatot) kita ini.

Sebagai contoh Ahok melarang kadis atau bawahannya memakai mobil dinas di suasana lebaran seperti ini, itu cukup jadi acuan bagi Pak Gubernur agar dia memiliki budaya malu. Dia mengatakan “apa salahnya, kenapa itu dipermasalahkan? Saya sendiri mempermasalahkan itu.

Jokowi kemungkinan akan menjadi Presiden RI baru pada Oktober mendatang. Selama menjabat sebagai Walikota di Solo dan Gubernur di DKI Jakarta, dia selalu menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda yakni menekankan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana anda membandingkannya dengan Gatot?

Kalau dibandingkan kepemimpinan Jokowi sejak dari Solo, DKI Jakarta dengan Gatot di Sumut, antara bumi dan langit. Jauh.

Contohnya saja Gubernur memperbolehkan Kadis dan bawahannya menggunakan mobil dinas, yang notabene pembeliannya menggunakan uang rakyat, itu saja sudah bertolak belakang. Jauh dari harapan.

Harapan kami dari lembaga supir mbok adalah budaya malu gubernur. Adalah rasa sayang kepada masyarakat. Kalau seperti dia (Gatot)-nya gubernur, besok-besok akan berbeda lagi fasilitas negara yang diperbolehkannya dipakai beramai-ramai untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan pendukungnya.

Padahal dia kan Gubsu, bukan gubernur sekelompok orang. Harapan kami ke depan kalau tidak ada lagi sikapnya member contoh budaya malu, hal ini akan kami sampaikan ke Mendagri. Agar dia ditinjau kembali. Tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi seperti Bupati Karo.

Dari gaya kepemimpinan Gatot sekarang ini, menurut Anda apakah dia sudah siap menerima kepemimpinan Jokowi jika nanti ditetapkan menjadi Presiden RI?

Saya melihat dia tidak siap. Tidak siapnya itu sudah dipertontonkannya  lewat kebijakan memperbolehkan memakai mobil dinas untuk keperluan mudik saat berlebaran. Itu satu contoh kecil. Saya jamin dia tidak siap dipimpin Jokowi. Terlihat dari tindakannya yang sekarang.

Kami para supir khawatir jangan-jangan akan ada konspirasi dia melakukan rapat tersendiri untuk menaikkan PKB. Karena anjloknya pendapatan PAD selama ini. Bisa saja dia berkonspirasi dengan DPRD ke depan nanti untuk menaikkan pajak.

Bisa jadi tindakan atau kebijakan aneh kembali akan dijalankan Gatot setelah memperkenankan pemakaian mobil dinas untuk keperluan mudik, apa yang akan anda lakukan kalau hal itu terjadi?

Ini harus jadi yang terakhir. Karena sudah terlanjur diperbolehkan, susah bagi dia menjilat kembali ludahnya. Kalau sesudah ini masih ada perbuatan yang menyusahkan rakyat dengan pemborosan penggunaan fasilitas negara, tidak tertutup kemungkinan rakyat di Sumut akan bergejolak.

*****