Rajamin Sirait: Oleh Gatot Pujo Nugroho, BUMD Jadi Seperti Tempat “Pembuangan”

DSC00636Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho

ThePoliticaNews – Rabu, 19/11/2014, 09:42 WIB

Medan – Keputusan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang mendudukkan empat orang caleg gagal dan dua pensiunan yang pernah menjadi anak buahnya di birokrasi menjadi dewan pengawas di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah seperti menjadikan institusi bisnis tersebut sebagai tempat “pembuangan”.

Sebagai sebuah perusahaan bisnis yang diharapkan berkontribusi bagi pembiayaan pembangunan Sumut seharusnya BUMD diisi oleh orang-orang dengan visi bisnis yang mumpuni. Tujuannya agar jangan sampai perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Tokoh pengusaha muda Rajamin Sirait menjelaskan hal tersebut kepada ThePoliticaNews.Com, Selasa (18/11).

Seperti diketahui secara berturut-turut beberapa waktu lalu Gatot melantik anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa, PD Perhotelan, dan PDAM Tirtanadi. Caleg gagal yang dilantik adalah Alamsyah Hamdani, Hasbullah Hadi, Restu K Sarumaha, dan Hardi Mulyono. Keempatnya merupakan bekas anggota DPRD Sumut.

Dua orang pensiunan yang dilantik adalah Nurdin Lubis dan James Budiaman Siringo-ringo yang sama-sama pernah menjadi bawahan Gatot, masing-masing sebagai Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan.

“Menjadi Dewan Pengawas itu bukan kerja sambil-sambilan, akan tetapi bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang memiliki terobosan. Sehingga ketika dilaksanakan para manajer akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi BUMD itu bukan tempat pembuangan,” kata Rajamin yang merupakan pengusaha bus.

Kendati penetapan dewan pengawas merupakan hak prerogatif gubernur serta tidak ada larangan untuk mengangkat para politisi partai, akan tetapi seharusnya transparan. Tidak seperti sekarang ini, tidak diketahui jelas apa kriterianya sehingga nama-nama tersebut ditetapkan.

Ditanya soal kemungkinan bahwa keputusan Gatot mengangkat para caleg gagal tersebut demi menghindari penolakan DPRD Sumut terhadap Nurdin Lubis yang dinilai kontroversial, Rajamin menyatakan bisa saja.

Nurdin yang sebelumnya juga menjabat Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi seperti sudah direncanakan hendak didudukkan kembali. Gatot menunggu Nurdin memasuki masa pensiun, sesudah itu diangkat lagi. Padahal sebagaimana jabatan direktur utama, jabatan dewan pengawas juga sudah kosong sejak setahun lalu.

“Seharusnya Gatot tidak melibatkan para politisi di institusi bisnis apapun, terlebih lagi politisi yang pernah menjadi anggota DPRD,” kata Rajamin yang pernah duduk sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi para periode lalu.

Dewan Pengawas akan menjabat selama tiga tahun dan setiap orangnya mendapatkan gaji sebesar Rp 15 juta perbulan.

Berikut ini caleg gagal dan pensiunan yang ditetapkan Gatot Pujo Nugroho menjadi Dewan Pengawas di sejumlah BUMD.

1. Alamsyah Hamdani, caleg gagal PDIP untuk DPRD Sumut, anggota Dewan Pengawas PD Aneka Industri dan Jasa.

2. Hasbullah Hadi, caleg gagal partai Demokrat untuk DPR RI, anggota Dewan Pengawas PD Aneka Industri dan Jasa.

3. Restu Kurniawan Sarumaha, caleg gagal partai Hanura untuk DPRD Sumut, anggota Dewan Pengawas PD Perhotelan (sekarang berubah menjadi PT Dirgha Surya).

4. Hardi Mulyono, caleg gagal partai Golkar untuk DPR RI dan juga calon wakil bupati gagal untuk Deli Serdang, Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi.

5. Nurdin Lubis, pensiunan Sekretaris Daerah Pemprovsu, anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi.

6. James Budiaman Siringo-ringo, pensiunan Kepala Dinas Kehutanan Sumut, anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi.

*****