Bawaslu Sumut “Aneh”, Dosen “Gagal” Kayak Gini Kok Diangkat jadi Pansel Panwas Pilkada

DSC09833Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri.

ThePoliticaNews – Minggu, 14/12/2014, 15:26 WIB

Medan – Keputusan Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menetapkan Agus Suryadi sebagai salah seorang anggota panitia seleksi panitia pengawas pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/kota terbilang “aneh”.

Sebab menurut catatan ThePoliticaNews.Com Agus yang merupakan dosen atau pengajar di Fisipol USU pernah “gagal” dalam menjalankan fungsinya sebagai ketua tim seleksi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tahun lalu.

Kegagalan Agus dan empat anggota timsel lainnya ketika itu adalah dengan ditetapkannya salah seorang kandidat komisioner yakni Rahmat Kartolo Simanjuntak ke dalam sepuluh besar untuk mengikuti fit and proper test.

Kebijakan Agus Cs tersebut bisa dikatakan kontroversial sebab mengabaikan fakta bahwa Rahmat memiliki “catatan hitam” yakni pernah bertindak tidak pantas ketika menjadi penyelenggara pemilu pada 2009. Di berbagai media disebutkan dia mengumpulkan petugas PPK dari sejumlah kecamatan demi memenangkan caleg tertentu.

Oleh anggota timsel lainnya yakni Elfenda Ananda, Rahmat sesungguhnya ditentang untuk dipilih menjadi komisioner periode 2014-2019. Akan tetapi tetap diloloskan, oleh timsel dan KPU.

Kenyataan bahwa Rahmat tidak layak menjadi komisioner KPU Medan kemudian terbukti setelah dia dipecat KPU Sumut berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bulan Juni lalu. Atas pengaduan salah seorang caleg DPR RI (Leo Nababan dan Golkar) dia dituduh melakukan pelanggaran kode etik.

Anehnya pemecatan Rahmat sebagai komisioner tidak diartikan sebagai kegagalan timsel yang dipimpin Agus Suryadi dalam memilih kandidat terbaik untuk diangkat menjadi penyelenggara pemilu. Terbukti dia kembali dipilih Bawaslu menjadi anggota pansel.

Bersama empat nama lainnya Agus dipilih menjadi pansel untuk Zona I yang terdiri atas kabupaten/kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Serdang Bedagai, Simalungun, Samosir, dan Pakpak Bharat. Mereka bertugas memilih enam nama kandidat anggota panwas untuk masing-masing kabupaten/kota.

Terhadap kebijakan anehnya tersebut, ThePoliticaNews.Com menanyakan kepada anggota Bawaslu Aulia Andri.

“Nggak bisa aku menjawab apakah dia dapat dikatakan gagal ketika menjalankan fungsinya sebagai timsel KPU Medan,” kata Aulia yang mengaku tengah berada di Makassar ketika ditanya melalui sambungan telepon (Senin, 15/12).

Sebelumnya (13/12) Ketua Bawaslu Syafrida Rasahan juga coba ditanya melalui pesan singkat, akan tetapi sampai hari ini tidak diperoleh jawaban darinya.

Diduga terdapat praktik perkoncoan dalam penetapan anggota pansel Panwas Pilkada. Selama ini proses pemilihan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu atau Panwas, memang kerap berjalan dengan praktik-praktik tak lazim. Faktor-faktor yang tidak rasional yang menyimpang dari prinsip-prinsip meritokrasi justru jadi penentu.

*****