“Jumat Kramat” bagi Eveready Sitorus, Hakim Tetapkan Penjara 2 Tahun Untuknya

DSC02435Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara Eveready Sitorus

ThePoliticaNews – Jumat, 6/2/2015, 21:39 WIB

Medan – Didukung puluhan warga yang selalu datang ke persidangan di Pengadilan Negeri Medan bersama keluarganya guna memberikan support, ternyata tak berarti apa-apa bagi hukuman yang ditetapkan majelis hakim pada terdakwa penipuan dan penggelapan Eveready Sitorus.

Terbukti pada “Jumat kramat” hari ini (6/2), anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara tersebut dijatuhi hukuman penjara dua tahun oleh majelis hakim yang dipimpin Parlindungan Sinaga. Vonis tersebut sama persis dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa dari Kejari Medan pekan lalu.

Istilah Jumat kramat merujuk pada hari dimana Komisi Pemberantasan Korupsi biasanya menjebloskan para tersangka penggelapan uang negara ke balik jeruji besi alias ke penjara.

Persidangan hari ini terbilang sedikit “aneh”. Tidak biasanya pada hari Jumat hakim menyidangkan perkara. Selama ini di PN Medan penanganan perkara berlangsung dari hari Senin sampai Kamis. Hari Jumat mereka bersidang di PN cabang Belawan.

“Keanehan” ini menambah kejanggalan sebelumnya dimana persidangan pernah berlangsung pagi-pagi pukul 9. Padahal “lazim”-nya perkara-perkara pidana berlangsung paling cepat pukul 11. Bahkan pertimbangan akan fakta-fakta di persidangan tidak dibacakan jaksa ketika hendak mengajukan tuntutan.

Informasi yang diperoleh ThePolitiaNews.Com dari pihak keluarga Eveready, kemungkinan besar mereka tidak akan mengajukan banding. Dari beberapa kali persidangan mereka terkesan menginginkan agar berlangsung cepat hingga ditetapkannya vonis.

Sebagaimana kerap diberitakan, dijeratnya Eveready dengan tuduhan penggelapan dan penipuan terkait ganti rugi tanah sebesar Rp 200 juta yang disebutkan tidak dibayarkannya kepada warga pemilik tanah. Oleh mantan bosnya di PT Sri Timur yakni Paul Baja Marulut Siahaan dia kemudian diadukan dan ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta.

Pengaduan tersebut membuatnya tidak pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Sumut sejak pertama kali dilantik pada pertengahan September tahun lalu. Implikasi vonis penjara yang ditetapkan hakim hampir pasti bakal membatalkan posisinya sebagai anggota legislatif.

*****