Pelanggaran Kepmenhut 579, Ribuan Hektare Hutan Mangrove di Langkat Beralih Menjadi Usaha Perkebunan dan Tambak

IMG_4567Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Albert Sibuea (tengah, berkemeja biru dan bertopi) tengah memeriksa peta saat melakukan inspeksi lapangan ke kawasan pesisir pantai yang banyak beralsih fungsi menjadi usaha perkebunan dan tambak di Kabupaten Langkat akhir Maret lalu.

ThePoliticaNewsJumat, 10/4/2015, 20:48 WIB

Medan – Di tengah gencarnya upaya pencegahan emisi gas rumah kaca melalui penanaman kembali hutan yang telah gundul, ternyata perusakan terhadap hutan mangrove di Sumatera Utara kian meluas.

Oleh sejumlah pihak yang umumnya adalah pelaku bisnis atau pengusaha, lahan tempat tumbuhnya bakau digundulkan dan dijadikan tempat usaha seperti perkebunan kelapa sawit dan tambak udang.

Salah satunya yang terbilang sangat memprihatinkan adalah ribuan hektare hutan mangrove di sepanjang kawasan pesisir pantai di Kabupaten Langkat nyaris gundul. Diantaranya adalah di Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Secanggang, Tanjung Pura, dan Gebang, di wilayah tersebut hutan bakau telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambak.

Tindakan tersebut jelas-jelas menyalahi sebab hutan mangrove merupakan kawasan yang dilindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 579 tahun 2014.

Demikian dijelaskan Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Sumatera Utara Albert Sibuea kepada ThePoliticaNews.Com di kantornya (Selasa, 7/4). Terungkapnya fakta tersebut setelah tim dari Dishut Sumut bersama Dishut Kabupaten Langkat melakukan inspeksi lapangan  pada akhir Maret lalu.

Menurut Sibuea, hamparan luas kebun kelapa sawit kini menggantikan hutan-hutan bakau di pinggir pantai di semua wilayah di Langkat. Sejauh ini siapa pemiliknya masih ditelusuri. Begitu pula dengan tambak-tambak udang.

“Sedikitnya dari yang kami saksikan langsung di lapangan, seluas kurang lebih 5000 hektare hutan bakau di Langkat telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan tambak. Akses jalan untuk menuju perkebunan dan tambak-tambak tersebut telah terbuka. Akibatnya di sana tidak ditemukan lagi hutan bakau,” kata Sibuea.

Sibuea menandaskan pasca inspeksi ke hutan-hutan bakau yang telah gundul mereka kini tengah memanggil dan memeriksa para pengusaha pemilik perkebunan kelapa sawit dan tambak.

Tercatat puluhan pengusaha telah diperiksa atau disidik. Kepada mereka dipertanyakan perihal izin kepemilikan lahan tempat berusaha darimana diperoleh. Selanjutnya hasil penyidikan tersebut akan disampaikan ke Menteri Kehutanan di Jakarta.

Disebutkan di dalam Kepmenhut 579 yang ditandatangai Zulkifli Hasan, terdapat kawasan hutan seluas 3.055.795 hektare di Sumatera Utara. Hutan tersebut terdiri atas Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas HPT), Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Hutan mangrove dikategorikan sebagai hutan lindung dan hutan produksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sibuea mengungkapkan bahwa para pengusaha menyebutkan mendapatkan izin kepemilikan lahan dari berbagai pihak seperti Kepala Desa. Diantaranya ada pula yang sudah mengantongi sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional.

“Kami sangat mengherankan kenapa hal ini bisa terjadi, sudah jelas hutan bakau tersebut dilindungi sesuai Kepmenhut tetapi kok mereka mendapat izin kepemilikan lahan dari pemerintah setempat,” ujar Sibuea.

Dia berharap Menteri Kehutanan dapat mengambil sikap tegas atas pelanggaran ini. Sebab agar bisa mengelola gutan lindung dan hutan prosuksi sebagai tempat berusaha, izin pinjam pakainya merupakan kewenangan pusat menerbitkannya.

Diduga terdapat “orang kuat” yang berada di belakang para pengusaha tersebut sehingga mereka berani menduduki hutan mangrove dan mengubahnya menjadi tempat berusaha.

Sebagaimana pernah ramai diberitakan di media massa, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun (Demokrat) adalah pemilik perkebunan kelapa sawit yang berdiri di atas hutan mangrove di Secanggang. Selain melanggar SK 579 mereka juga menyalahi UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

*****