REPDEM: Tak Ada Perkembangan Berarti Dalam Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Politik Sepanjang 2015 di Sumut

???????????????????????ThePoliticaNews – Selasa, 29/12/2015, 19:47 WIB

Medan – Dijebloskannya Gubernur Sumatera Utara non aktif Gatot Pujo Nugroho ke dalam tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (3/8) akibat tindak penyuapan yang dilakukannya kepada tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menandai suramnya situasi pembangunan di Sumatera Utara sepanjang tahun 2015.

Akibatnya tidak ada perkembangan berarti yang mendatangkan manfaat baik bagi sekitar 13 juta penduduk dalam hal pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial dan politik.

Demikian kesimpulan yang disampaikan DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Sumatera Utara dalam catatan akhir tahun yang disampaikan ke media termasuk ThePoliticaNews.Com, Selasa (29/12). REPDEM adalah organisasi sayap pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Pukulan menyesakkan harus dialami kembali oleh belasan juta warga Sumut ketika Gubernur Gatot Pujo Nugroho bersama pimpinan DPRD Provinsi harus berurusan dengan kasus korupsi,” kata Wakil Ketua Repdem Sumut Viktor Sinaga.

Katanya, proses transaksi politik di Pemerintahan Provinsi dan DPRD Sumut dengan modus penggunaan Hak Interpelasi serta Hak Menyatakan Pendapat oleh legilatif berakhir dengan menjadikan APBD sebagai bancakan. Hal itu memperlihatkan tata kelola pemerintahan yang tidak sejalan dengan aturan dan menjadikan rakyat hanya sebagai sub-ordinat.

“Kondisi Sumut tahun 2015 sangat memalukan serta memprihatinkan akibat ulah pimpinan dan politisi-politisinya yakni Gatot Pujo Nugroho, Saleh bangun, Ajib Shah, Sigit Pramono Asri, Chaidir Ritonga, Kamaluddin Harahap dan yang lainnya. Sumut terjerembab menjadi provinsi dengan predikat terkorup,” kata Victor.

Dampak ikutannya, papar Victor yang juga dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas, pejabat-pejabat di lingkungan Pemprovsu fokusnya tidak lagi kepada proses pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat. Tetapi pada pemeriksaan atau penyidikan baik yang dilakukan KPK maupun Kejaksaan Agung.

Sebagaimana penyidikan KPK, penyuapan oleh Gatot yang dilakukan bersama istrinya Evy Susanti terkait dengan pemeriksaan penyelewengan dana Bantuan Sosial  pada 2012 oleh Kejaksaan Agung. Belakangan setelah dikembangkan, sejumlah kasus penyuapan lainnya yang dilakukan kepada DPRD Sumut juga ikut terkuak.

Ungkapnya, kalaupun ada yang membesarkan hati dari berbagai peristiwa di Sumut adalah terlaksananya pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak di 21 kabupaten/kota dengan aman dan lancar pada 9 Desember lalu. Seyogianya Pilkada berlangsung di 23 daerah akan tetapi dua diantaranya (Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun) ditunda.

“Diucapkan terimakasih yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat dalam proses Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu,” ujar Victor.

*****